Pelaporan SPT Tahunan Badan bukan lagi sekadar kewajiban administratif tahunan bagi perusahaan di Bandung. Seiring dengan transformasi digital yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), SPT Badan kini menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang mengandalkan konsistensi dan keterlacakan data.
Melalui pengembangan Coretax, DJP secara bertahap mengintegrasikan berbagai sistem perpajakan yang sebelumnya terpisah. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi administrasi, kualitas layanan, serta efektivitas pengawasan berbasis risiko. Dalam konteks ini, kesalahan dalam pelaporan SPT Badan menjadi lebih mudah teridentifikasi, sehingga pemahaman atas tata cara pengisian yang benar menjadi semakin krusial.
Dasar Hukum Pelaporan SPT Badan
Kewajiban penyampaian SPT Tahunan Badan diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak Badan wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas.
Sementara itu, mekanisme pelaporan SPT secara elektronik memiliki dasar hukum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan SPT secara Elektronik. Dengan demikian, penggunaan sistem Coretax dalam pelaporan SPT Badan merupakan bagian sah dari administrasi perpajakan nasional.
Digitalisasi Perpajakan dan Perspektif Akademik
Dalam berbagai dokumen resmi dan laporan tahunan DJP, digitalisasi administrasi perpajakan diposisikan sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepatuhan pajak. Sistem terintegrasi seperti Coretax memungkinkan DJP melakukan analisis kepatuhan berbasis data, sekaligus mendorong Wajib Pajak untuk lebih cermat dalam menyusun laporan pajaknya.
Pendekatan ini sejalan dengan kajian kebijakan perpajakan modern yang menempatkan sistem administrasi sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan sukarela. Artinya, pelaporan SPT Badan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari ekosistem data yang saling terhubung.
Tutorial SPT Badan Coretax Bandung: Tahapan Pelaporan
1. Persiapan Administrasi dan Dokumen Perusahaan
Perusahaan perlu memastikan NPWP Badan aktif, EFIN Badan masih berlaku, dan akun DJP Online terdaftar atas nama penanggung jawab yang sah. Laporan keuangan komersial yang telah ditutup per akhir tahun pajak menjadi dokumen utama dalam pengisian SPT.
2. Akses Sistem Coretax melalui DJP Online
Login dilakukan melalui DJP Online dengan memilih layanan Coretax. Pada tahap ini, perusahaan harus meneliti kembali data profil seperti identitas usaha, KLU, status cabang, dan pengurus karena data tersebut digunakan dalam analisis kepatuhan.
3. Pembuatan SPT Tahunan Badan
Perusahaan memilih tahun pajak dan membuat SPT Tahunan Badan di dalam sistem. Meskipun Coretax menyediakan struktur pengisian, tanggung jawab atas kebenaran data sepenuhnya berada pada Wajib Pajak.
4. Pengisian Laporan Laba Rugi dan Rekonsiliasi Fiskal
Data laporan keuangan komersial diinput dan di rekonsiliasi secara fiskal. Perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan harus dipahami agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi biaya atau penghasilan.
5. Pencatatan Koreksi Fiskal
Koreksi fiskal positif dan negatif dicatat sesuai ketentuan perpajakan, termasuk biaya yang tidak dapat dikurangkan dan penghasilan yang dikenakan pajak final.
6. Pengkreditan Pajak
Perusahaan menginput kredit pajak seperti PPh Pasal 22, 23, 24, serta angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan bukti potong dan pembayaran yang sah.
7. Review dan Validasi SPT
Sebelum disampaikan, ringkasan SPT ditelaah kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan input atau data yang terlewat.
8. Penyampaian SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik
SPT disampaikan secara elektronik dengan kode verifikasi, dan sistem akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda sah pelaporan.
Tantangan Perusahaan di Bandung
Banyak perusahaan di Bandung menghadapi perbedaan signifikan antara laporan keuangan komersial dan fiskal. Tanpa pemahaman yang memadai, koreksi fiskal yang keliru dapat menimbulkan klarifikasi atau pemeriksaan. Dalam sistem Coretax, tantangan ini menjadi lebih nyata karena integrasi data yang semakin luas.
Baca juga: TP Doc dan Transfer Pricing untuk Perusahaan Grup di Bandung
FAQs
SPT Badan melalui Coretax adalah pelaporan SPT Tahunan perusahaan secara elektronik melalui sistem administrasi pajak terintegrasi DJP.
Seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Indonesia, termasuk di Bandung, wajib mengikuti sistem pelaporan yang ditetapkan DJP.
Paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak sesuai UU KUP.
Secara elektronik melalui sistem DJP, termasuk Coretax.
Karena meningkatkan transparansi dan konsistensi data pelaporan pajak.
Kesalahan dapat diperbaiki melalui pembetulan SPT sesuai Pasal 8 UU KUP.
Kesimpulan
Tutorial SPT Badan Coretax Bandung menunjukkan bahwa pelaporan pajak perusahaan kini berada dalam sistem digital yang lebih terintegrasi dan transparan. Dengan memahami dasar hukum, tujuan digitalisasi, dan tahapan pelaporan yang benar, perusahaan dapat menjadikan SPT Badan sebagai instrumen kepatuhan dan manajemen risiko, bukan sekadar kewajiban tahunan.
Bagi perusahaan yang memiliki transaksi kompleks, perbedaan laporan komersial dan fiskal, atau ingin memastikan kepatuhan pajak secara menyeluruh, pendampingan konsultan pajak profesional di Bandung dapat menjadi langkah strategis sebelum penyampaian SPT Badan.
Jasa SPT badan coretax di Bandung dan sekitar: call/WA 08179800163
