Bagi perusahaan yang tergabung dalam grup usaha di Bandung, memahami kewajiban transfer pricing documentation dan peraturan TP Doc bukan sekadar kepatuhan administratif, tetapi bagian dari strategi manajemen risiko pajak. Transfer pricing (TP) bukan fenomena baru; praktik ini memengaruhi bagaimana transaksi antar-entitas dalam grup dicatat dan dilaporkan, dan kelalaian dalam dokumentasi dapat menimbulkan sanksi serius dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Jika bisnis Anda melakukan transaksi lintas anak perusahaan atau dengan afiliasi di luar negeri, memahami TP Doc dan menyiapkan dokumentasi yang lengkap adalah langkah yang wajib dilakukan.
Apa Itu Transfer Pricing Documentation dan Mengapa Penting?
Transfer pricing documentation atau TP Doc adalah dokumen yang menunjukkan bahwa transaksi antar-pihak berelasi dilakukan sesuai prinsip kewajaran dan kepatutan (arm’s length principle). Hal ini diatur dalam UU KUP Pasal 18 ayat (2) dan PMK 213/2016, yang menegaskan bahwa perusahaan wajib menyiapkan dokumentasi untuk transaksi tertentu agar dapat dibuktikan bila terjadi pemeriksaan pajak.
Di Bandung, banyak perusahaan manufaktur, distribusi, dan startup teknologi yang memiliki transaksi lintas anak perusahaan. Tanpa dokumentasi yang tepat, mereka berisiko terkena koreksi fiskus, denda administrasi, atau tambahan pajak yang signifikan.
Kewajiban Transfer Pricing Documentation: Apa yang Harus Dipenuhi Wajib Pajak?
Kewajiban ini bukan sekadar menyimpan dokumen, tetapi memastikan bahwa seluruh transaksi antar-pihak berelasi dapat dibuktikan wajar. Beberapa aspek penting yang menjadi perhatian DJP meliputi:
- Dokumentasi Transaksi: Setiap transaksi barang, jasa, atau hak kekayaan intelektual antar-pihak berelasi harus tercatat dengan jelas, termasuk harga, syarat pembayaran, dan perbandingan dengan transaksi sejenis di pasar.
- Analisis Harga Wajar: TP Doc harus memuat analisis metode penetapan harga atau margin yang digunakan, misalnya metode CUP (Comparable Uncontrolled Price) atau TNMM (Transactional Net Margin Method).
- Dokumen Pendukung Lain: Laporan keuangan konsolidasi, kontrak, perjanjian pinjaman, atau dokumen lain yang relevan dengan transaksi berelasi harus tersedia untuk mendukung klaim kepatuhan.
Tidak sedikit perusahaan yang baru menyadari pentingnya dokumentasi internal ketika diminta TP Doc dalam pemeriksaan pajak, padahal sebagian besar data yang dibutuhkan sudah tersedia dalam aktivitas operasional sehari-hari.
Prosedur Penyusunan TP Doc di Bandung
Penyusunan TP Doc harus mengikuti peraturan yang berlaku, baik untuk keperluan internal maupun pemeriksaan oleh DJP. Secara garis besar:
- Identifikasi Transaksi: Tentukan transaksi antar-pihak berelasi yang wajib didokumentasikan, termasuk threshold omzet sesuai PMK 213/2016.
- Pengumpulan Data: Kumpulkan data transaksi, laporan keuangan, kontrak, dan informasi pembanding.
- Analisis Harga dan Metode: Tentukan metode yang paling tepat untuk membandingkan harga/margin dengan pasar.
- Penyusunan Laporan: Dokumentasikan seluruh temuan, analisis, dan metode dalam format yang mudah diaudit oleh DJP.
- Review dan Validasi Internal: Pastikan seluruh dokumen telah diverifikasi agar sesuai dengan peraturan.
Dokumentasi harus siap diserahkan apabila diminta oleh DJP dalam pemeriksaan atau audit transfer pricing. Kegagalan menyiapkan TP Doc dapat berakibat pada koreksi harga, tambahan pajak, atau denda administratif. Selain itu, TP Doc yang lengkap dan akurat juga menjadi bukti kuat bahwa transaksi antar perusahaan terkait telah dilakukan sesuai prinsip arm’s length.
Praktik Terbaik bagi Wajib Pajak di Bandung
Mengelola TP Doc dengan benar merupakan langkah strategis untuk memitigasi risiko pajak secara efektif bagi perusahaan di Bandung. Praktik terbaik mencakup penyusunan dokumen yang terstruktur dan konsisten setiap tahun, serta penyimpanan bukti pendukung transaksi dalam format yang mudah diakses.
Pemanfaatan software akuntansi atau sistem ERP juga sangat disarankan untuk mempermudah pencatatan transaksi antar-pihak, terutama bagi perusahaan dengan aktivitas lintas cabang atau negara. Selain itu, mempertimbangkan pendampingan konsultan TP Doc yang berpengalaman menjadi penting, karena mereka dapat membantu menghindari kesalahan interpretasi peraturan dan mempermudah komunikasi dengan DJP saat pemeriksaan, sehingga posisi perusahaan menjadi lebih defensif dan aman dari potensi koreksi.
Baca juga: TP Doc dan Transfer Pricing untuk Perusahaan Grup di Bandung
FAQs
TP Doc adalah dokumentasi transaksi antar-pihak berelasi yang menunjukkan bahwa harga dan kondisi transaksi sesuai prinsip kewajaran (arm’s length principle).
Untuk memenuhi kewajiban hukum, mengurangi risiko koreksi fiskus, dan menghindari sanksi administrasi terkait transfer pricing.
Perusahaan atau grup usaha yang melakukan transaksi antar-pihak berelasi sesuai threshold omset yang diatur PMK 213/2016.
Setiap tahun fiskal untuk transaksi yang memenuhi kriteria, dan harus siap saat diminta DJP dalam pemeriksaan atau audit.
Di kantor pusat perusahaan atau tempat penyimpanan arsip yang mudah diakses, baik digital maupun fisik, sesuai ketentuan DJP.
Identifikasi transaksi, kumpulkan data pendukung, lakukan analisis harga/margin, susun laporan lengkap, dan review internal sebelum diserahkan atau diaudit.
Kesimpulan
Memahami kewajiban transfer pricing documentation dan peraturan TP Doc adalah langkah strategis bagi wajib pajak di Bandung untuk mengelola risiko pajak dengan tepat. Dokumentasi yang lengkap dan konsisten tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga menjadi bukti kepatuhan yang memperkuat posisi perusahaan saat pemeriksaan DJP.
Dengan persiapan yang baik, dukungan internal, dan bila perlu pendampingan profesional, TP Doc dapat menjadi alat mitigasi risiko pajak yang efektif dan memastikan perusahaan tetap patuh tanpa mengganggu arus bisnis. Jangan tunggu masalah muncul, mulai susun dan evaluasi TP Doc perusahaan sekarang, pastikan kepatuhan terjaga, risiko terkelola, dan bisnis tetap berjalan lancar.
Jasa pembuatan Tp doc di Bandung dan sekitar: call/WA 08179800163
