Perusahaan grup baik yang bergerak di sektor manufaktur, ritel, teknologi, maupun jasa kreatif di Bandung semakin dituntut untuk memenuhi standar dokumentasi transfer pricing yang ketat. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus memperkuat pengawasan transaksi afiliasi karena potensi risiko penggerusan basis pajak (base erosion) dan pengalihan laba (profit shifting). Bagi bisnis lokal yang memiliki hubungan istimewa, kewajiban menyusun Transfer Pricing Documentation (TP Doc) bukan lagi sekadar formalitas, tetapi komponen penting dari tata kelola perusahaan yang sehat.
Dalam konteks global, OECD melalui Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)Action 13 menekankan pentingnya kewajiban dokumentasi transfer pricing sebagai sarana transparansi. Indonesia mengadopsi standar ini melalui PMK-213/PMK.03/2016, yang menjadi aturan utama mengenai dokumentasitransfer pricing di Indonesia. Di Bandung sendiri, perusahaan grup yang gagal menyusun TP Doc secara lengkap berpotensi menghadapi koreksi fiskal besar, bahkan sanksi administrasi yang memberatkan.
Mengapa Transfer Pricing Jadi Isu Penting di Bandung?
Bandung kini berkembang sebagai salah satu pusat bisnis terbesar di Jawa Barat, dengan banyak perusahaan beroperasi sebagai bagian dari grup usaha, mulai dari grup keluarga, pabrik tekstil, hingga perusahaan teknologi dengan investor asing. Di dalam struktur grup seperti ini, transaksi antar entitas biasanya mencakup penjualan barang dan bahan baku, jasa manajemen, pinjaman intragroup, pembayaran royalti atas penggunaan intellectual property (IP), hingga penyediaan tenaga ahli dan layanan bersama atau shared services.
Menurut DDTC (Darussalam, Darussalam & Co.), tantangan utama dalam transfer pricing adalah membuktikan bahwa transaksi antar perusahaan afiliasi telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle). Dalam pemeriksaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang menilai kewajaran harga atau imbalan jasa intragroup. Apabila kewajaran tersebut tidak didukung oleh dokumentasi transfer pricing yang memadai, DJP dapat melakukan koreksi, yang dalam praktik sering menimbulkan tambahan pajak dalam jumlah signifikan. Kondisi ini umumnya terjadi karena kelemahan dokumentasi, bukan karena niat penghindaran pajak.
Kerangka Hukum TP Doc di Indonesia
Beberapa aturan kunci yang wajib dipahami bisnis di Bandung:
- PMK-213/PMK.03/2016
Mengatur kewajiban penyusunan tiga jenis dokumentasi transfer pricing:
- Master File
- Local File
- Country-by-Country Report (CbCR)
- Master File
- UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Tahun 2021
Menguatkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arm’s Length Principle / ALP). - Peraturan Pemeriksaan DJP
Mengatur tata cara pemeriksaan atas transaksi afiliasi. - OECD Transfer Pricing Guidelines
Menjadi rujukan internasional yang juga digunakan DJP dalam melakukan analisis.
Perusahaan grup di Bandung yang memenuhi threshold tertentu (nilai transaksi atau omset) wajib menyiapkan TP Doc paling lambat 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Keterlambatan penyusunan dapat meningkatkan risiko koreksi dalam pemeriksaan transfer pricing.
Apa Saja yang Harus Ada dalam TP Doc Perusahaan Grup?
Sebuah TP Doc perusahaan grup harus mencakup:
1. Master File
Menjelaskan gambaran umum grup perusahaan: struktur, aktivitas bisnis, intangible assets, kebijakan transfer pricing, dan laporan konsolidasi.
2. Local File
Bagian paling detail berisi analisis transaksi afiliasi yang terjadi di Indonesia:
- Profil perusahaan
- Struktur organisasi
- Analisis fungsi, aset, dan risiko (FAR analysis)
- Analisis penentuan harga wajar
- Kesimpulan kewajaran transaksi
3. CbCR (jika memenuhi syarat)
Laporan per negara mengenai distribusi pendapatan, pajak, dan aktivitas ekonomis untuk grup besar. Banyak perusahaan di Bandung menyerahkan penyusunan bagian teknis ini kepada konsultan TP Doc karena berhubungan dengan data keuangan sensitif dan membutuhkan analisis komparatif menggunakan basis data global.
Risiko Jika TP Doc Tidak Disiapkan dengan Baik
Risiko yang timbul jika Transfer Pricing Documentation (TP Doc) tidak disiapkan dengan baik cukup signifikan, terutama bagi perusahaan grup di Bandung. Transfer pricing menjadi salah satu isu utama dalam sengketa pajak karena ketidaksesuaian harga transaksi antar afiliasi dapat memicu koreksi fiskal besar. Tanpa dokumentasi yang kuat, perusahaan berisiko menghadapi PPh terutang tambahan beserta denda 2% per bulan, pencabutan fasilitas pajak, serta pemeriksaan ulang karena dianggap berisiko tinggi.
Risiko ini bahkan bisa berlanjut hingga sengketa di tingkat keberatan dan banding. Oleh karena itu, kuncinya bukan sekadar memiliki TP Doc, tetapi memastikan dokumen tersebut kuat, matang, dan siap diuji dalam pemeriksaan. Dengan analisis yang solid dan dokumentasi yang lengkap, posisi perusahaan menjadi jauh lebih defensif dan aman dari potensi koreksi atau sengketa.
Mengapa Perusahaan Bandung Membutuhkan Konsultan TP Doc?
Penyusunan TP Doc membutuhkan kemampuan analisis ekonomi, pemahaman regulasi global, serta akses ke database pembanding yang tidak dimiliki banyak perusahaan. Di sinilah peran konsultan menjadi sangat penting. Konsultan TP Doc umumnya memiliki akses ke database global seperti Orbis atau TP Catalyst, memahami metode penentuan harga wajar sesuai pedoman DJP dan OECD, serta mampu menyusun dokumentasi yang benar-benar siap untuk pemeriksaan atau audit ready. Dengan analisis yang tepat, mereka membantu perusahaan menghindari potensi koreksi fiskal yang tidak perlu.
Bagi banyak perusahaan grup di Bandung yang tidak memiliki tim pajak besar atau spesialis transfer pricing internal, menggunakan jasa konsultan menjadi pilihan paling efisien. Konsultan tidak hanya memastikan dokumen tersusun tepat waktu, tetapi juga menjamin bahwa analisisnya memenuhi standar internasional. Dengan demikian, risiko sengketa transfer pricing dapat ditekan sejak awal dan perusahaan dapat beroperasi lebih aman.
FAQ
1. Apa itu TP Doc perusahaan grup?
Dokumentasi transfer pricing yang menjelaskan kewajaran transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.
2. Mengapa TP Doc wajib dibuat?
Untuk mematuhi PMK-213/2016 dan membuktikan bahwa harga transaksi antar entitas grup memenuhi prinsip arm’s length.
3. Siapa yang wajib membuat TP Doc?
Perusahaan yang memiliki transaksi afiliasi dan memenuhi threshold omset atau nilai transaksi tertentu.
4. Kapan TP Doc harus disiapkan?
Paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, bersamaan dengan persiapan SPT Tahunan Badan.
5. Di mana TP Doc digunakan?
Dalam proses pemeriksaan, klarifikasi, dan penilaian risiko kepatuhan oleh DJP.
6. Bagaimana cara membuat TP Doc yang benar?
Dengan analisis FAR, penentuan metode yang tepat, benchmarking komparatif, serta mengikuti pedoman OECD dan PMK-213/2016.
Baca juga: Kapan Bisnis di Bandung Sebaiknya Mengajukan Restitusi Pajak?
Kesimpulan
TP Doc bukan lagi sekadar dokumen tambahan, tetapi elemen strategis yang menentukan keamanan fiskal perusahaan grup di Bandung. Dengan pengawasan pajak yang semakin ketat dan perkembangan tren global BEPS, perusahaan harus lebih disiplin dalam memastikan transaksi afiliasi dilakukan secara wajar dan terdokumentasi dengan baik.
Investasi dalam dokumentasi transfer pricing baik dikerjakan internal maupun melalui konsultan TP Doc profesional akan jauh lebih murah dibandingkan biaya koreksi fiskal yang dapat timbul jika dokumen tidak lengkap atau tidak memadai.
Jasa pembuatan Tp doc di Bandung dan sekitar: call/WA 08179800163
