Pada tanggal 29 Desember 2023, Menteri Keuangan telah menyetujui peraturan terbaru yaitu PMK 172 Tahun 2023. Peraturan ini berhubungan dengan Penerapan PKKU dalam Transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

PMK tersebut mengulangi definisi hubungan istimewa yang telah ada sebelumnya dalam PP 55 Tahun 2022 dan juga memperluas cakupan transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Transaksi tersebut, sesuai dengan Pasal 1 Ayat 7 PMK 172 Tahun 2023, adalah transaksi yang melibatkan transaksi afiliasi dan/atau transaksi antarpihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, tetapi pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut menentukan lawan transaksi dan harga transaksi.

Hubungan istimewa dalam ayat (1) PMK 172 Tahun 2023 adalah keadaan ketergantungan atau keterikatan antara satu pihak dengan pihak lainnya karena:
a. kepemilikan atau penyertaan modal;
b. penguasaan; atau
c. hubungan keluarga sedarah atau semenda.

Lihat Juga : Panduan Tarif PPh 21 Terbaru Sesuai PP 58/2023

Perubahan pada Peraturan Menteri Keuangan 172 Tahun 2023

Dalam peresmian PMK terbaru, terdapat tiga peraturan sebelumnya yang tidak berlaku lagi. Peraturan-peraturan tersebut telah dicabut atau digantikan oleh PMK 172 Tahun 2023 karena dianggap tidak memadai dalam memenuhi kebutuhan perpajakan. Peraturan-peraturan tersebut adalah :

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020.

Terdapat beberapa perubahan dalam PMK terbaru. Meskipun tidak ada perubahan substansial, terdapat perubahan atau perincian dalam beberapa pasal. Salah satunya adalah perincian mengenai metode pembagian laba (profit split method) yang dijelaskan dalam pasal 9 ayat (6), pasal 10 ayat (4), dan pasal 11 ayat (1).

Selain itu, terdapat penambahan pada pasal 4 ayat (6) mengenai jenis transaksi perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dalam PMK Nomor 172 Tahun 2023, terdapat 7 jenis transaksi, sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/2020 hanya terdapat 6 jenis transaksi.

Selanjutnya, PMK Nomor 172 Tahun 2023 juga menyebutkan bahwa pembuatan nilai indikator harga Transaksi Independen dapat berdasarkan data pembanding tahun tunggal (single year) atau data pembanding tahun jamak (multiple year) jika hal tersebut dapat meningkatkan kesebandingan. Hal ini diatur dalam pasal 12 ayat (2) PMK Nomor 172 Tahun 2023.

Perubahan-perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa PMK tersebut lebih memadai dalam memenuhi kebutuhan perpajakan.

Citra Global Consulting Group pertama kali memberikan jasa konsultasi pajak pada tahun 2013. Dengan semangat “Opportunity in Numbers”. Untuk memenuhi persyaratan perubahan lingkungan bisnis sehari-hari di Indonesia.

Kami mendukung klien kami dengan dukungan profesional “generalis” dan ‘spesialis’ yang dapat menyesuaikan layanan kami dengan kebutuhan khusus klien kami – kombinasi antara lulusan luar negeri dan domestik, serta perkawinan keahlian dari kemampuan strategis, analitis dan praktis, keterampilan teknis. Kami mengukur kesuksesan kami dari kesuksesan klien kami.