Author name: HanLi

Pemerintah telah secara resmi mengeluarkan peraturan baru yang akan mengatur pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Peraturan ini tertuang dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023 yang menggantikan PMK Nomor 252 Tahun 2008. PMK ini juga merupakan turunan dari PP Nomor 58 Tahun 2023 yang mengatur tarif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan […]

Saat ini, kita sering melihat banyak cara transaksi antara perusahaan yang masih terhubung atau dalam satu grup, baik di dalam maupun di luar negeri. Perusahaan non-afiliasi sering melakukan transaksi ini dengan harga yang rendah. Meskipun begitu, tidak semua transaksi antara perusahaan yang terhubung adalah tidak wajar. Hubungan istimewa menjadi perhatian dan pengawasan dari otoritas pajak.

Pada tanggal 29 Desember 2023, Menteri Keuangan telah menyetujui peraturan terbaru yaitu PMK 172 Tahun 2023. Peraturan ini berhubungan dengan Penerapan PKKU dalam Transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. PMK tersebut mengulangi definisi hubungan istimewa yang telah ada sebelumnya dalam PP 55 Tahun 2022 dan juga memperluas cakupan transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa.

Saat ini, terdapat berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan Wajib Pajak dalam pemotongan PPh Pasal 21. Selain itu, secara administrasi perpajakan juga memberatkan bagi Wajib Pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Pemerintah baru saja mengumumkan penerapan aturan baru terkait perhitungan PPh Pasal 21. Aturan ini diatur dalam PP Nomor 58 Tahun 2023

Berbicara mengenai perpajakan, terutama jenis pajak, tentu terkait dengan subjek pajak dan objek pajak. Selain dari kedua hal tersebut, terdapat juga yang dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, apa yang menjadi pengecualian dalam hal dianggap bukan sebagai objek pajak? Lihat Juga : Objek Pajak PPh Apa saja yang tidak termasuk dalam objek pajak penghasilan? Mengacu pada

Dalam konteks pajak penghasilan (PPh), objek mengacu pada setiap peningkatan kemampuan ekonomis wajib pajak, dan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan. Lihat Juga : Core Tax System Objek Pajak PPh Berikut ini adalah beberapa jenis penghasilan pajak bersifat final: Semua jenis penghasilan di atas akan dikenai pajak bersifat final sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Citra Global

Core tax adalah jenis pajak yang meliputi pajak-pajak utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Pajak-pajak ini mencakup Pajak Penghasilan (Income Tax), Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax / VAT), dan beberapa jenis pajak lainnya, tergantung pada kebijakan negara masing-masing. Pemahaman Mengenai Core Tax Menurut informasi dari situs resmi DJP, Core Tax Administration System

PSIAP adalah sistem inti administrasi perpajakan yang mengalami pembaharuan guna memfasilitasi proses bisnis perpajakan dengan lebih mudah. DJP menyatakan bahwa PSIAP merupakan bagian dari upaya meningkatkan reformasi perpajakan melalui pengembangan sistem administrasi dan proses bisnis perpajakan. Apa Itu PSIAP DJP? Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau yang memiliki nama lain yaitu coretax administration system

Pengertian Ekuitas Ekuitas adalah hak atau kepentingan pemilik perusahaan terhadap harta perusahaan. Ini mewakili jumlah uang yang akan dikembalikan kepada pemegang saham perusahaan jika semua aset dilikuidasi dan semua hutang perusahaan dilunasi. Hal ini juga merupakan hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah pengurangan dengan liabilitas dalam neraca. Dengan kata lain sebagai modal atau kekayaan entitas

Definisi Neraca Keuangan Neraca keuangan atau Balance Sheet adalah bagian penting dari laporan keuangan dalam akuntansi yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban pembayaran kepada pihak terkait dalam operasional perusahaan, dan modal pada suatu waktu tertentu. Dari laporan ini, kita dapat mengetahui kondisi aset, kewajiban, dan modal perusahaan kita di masa depan. Sebagai seorang pengusaha, sangat